contoh Dasar Pengenaan PPh atas Penghasilan berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan PP 36 Tahun 2017

Bagaimana contoh Dasar Pengenaan PPh atas Penghasilan berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan PP 36 Tahun 2017?
 

Jawaban:

a.       Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah NKRI.

Contoh 1. Tuan A mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pemyataan sebagai berikut:

Harta bersih tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp. 12 Miliar
Berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 50 Juta

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
13 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan
1 Desember 2018	Diketahui Tuan A membeli apartemen di luar negeri dari Harta tambahan yang berada di dalam NKRI

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI	Rp. 12 Miliar
Harta Bersih tambahan berada di luar NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 50 Juta
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp. 12,05 Miliar

Contoh 2. Nyonya B mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta bersih tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp. 1 Miliar
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 5 Miliar

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

30 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
11 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan
31 Desember 2016	Harta tersebut sampai dengan batas waktu belum sepenuhnya dialihkan ke dalam wilayah NKRI
s.d. 31 Maret 2017	Tidak ada penyampaian Surat Pernyataan kedua maupun ketiga untuk menyatakan perubahan dari yang semula akan mengalihkan Harta ke dalam wilayah NKRI menjadi tidak mengalihkan Harta ke dalam wilayah NKRI

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI	Rp. 1 Miliar
Harta Bersih tambahan berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 5 Miliar
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp. 6 Miliar

Contoh 3. Tuan C mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta bersih tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp. 3 Miliar
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 10 Miliar

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

9 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
16 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan
31 Desember 2016	Rp.10 miliar  telah dialihkan sepenuhnya dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI.
1 Maret 2018	Tuan C mengalihkan Rp. 1,5 miliar ke luar wilayah NKRI, sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk menginvestasikan Harta tersebut selama 3 (tiga) tahun di dalam wilayah NKRI.

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan berada di dalam NKRI	Rp. 3 Miliar
Harta Bersih tambahan berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 10 Miliar
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp. 13 Miliar

b.      Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak namun belum atau kurang mengungkapkan Harta Bersih dalam Surat Pernyataan.

Contoh 4. Tuan D mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi sebagai berikut:

Harta bersih tambahan	Nilai
Berada di dalam NKRI	Rp. 1 Miliar
Berada di luar wilayah NKRI dan akan dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI	Rp. 400 juta

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Maret 2017	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
20 Maret 2017	Diterbitkan Surat Keterangan
9 Agustus 2019	Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh tahun 2010 yang belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Berdasarkan nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta berupa tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2015	Rp. 20 Miliar
Sisa pokok Utang terkait Harta pada tanggal 31 Desember 2015	Rp. 12 Miliar
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp. 8 Miliar

c.       Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait dengan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Contoh 5. Tuan E tidak mengikuti Pengampunan Pajak dan diketahui informasi sebagai berikut:

31 Desember 2015	Tuan E memiliki rekening tabungan senilai Rp. 4 miliar namun belum dilaporkan dalam SPT PPh
30 April 2018	Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta berupa rekening tabungan tersebut yang pada tanggal 30 April 2018 memiliki nilai Rp. 4,5 miliar.
Dasar Pengenaan Pajak	Sebesar saldo tabungan pada akhir Tahun Pajak Terakhir yaitu Rp. 4 miliar

d.      Harta bersih yang tidak mencerminkan penghasilan dari Tahun Pajak Terakhir.

Contoh 6. PT ABC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 2 Januari 2014 melaporkan SPT PPh Terakhir tanggal 30 Agustus 2016 dan menyampaikan Surat Pernyataan pada tanggal 1 September 2016. Surat Keterangan diterbitkan pada tanggal 9 September 2016.

Harta Bersih	SPT PPh Tahun 2014 dilaporkan tanggal 30 April 2015)	SPT PPh Tahun 2015 (dilaporkan tanggal 30 Agustus 2016)
Harta Bersih:
Tabungan	Rp. 1,5 Miliar	Rp. 3 Miliar
Tanah	Rp. 1 Miliar	Rp. 1 Miliar
Bangunan	Rp. 2 Miliar	Rp. 2 Miliar
Mobil	Rp. 0	Rp. 500 Juta
Total Harta Bersih	Rp. 4,5 Miliar	Rp. 6,5 Miliar
Posisi Saldo	Rp. 250 Juta	Rp. 300 Juta
Penghasilan Neto 2015		Rp. 1,5 Miliar

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Total Harta Bersih 2015	Rp. 6,5 Miliar
Total Harta Bersih 2014	Rp. 4,5 Miliar
Penambahan Harta Bersih 2015	Rp. 2 Miliar
Penghasilan Neto 2015	Rp. 1,5 Miliar
Selisih antara penambahan Harta Bersih 2015 dengan Penghasilan Neto 2015	Rp. 500 Juta
Setoran Modal 2015	Rp. 50 Juta
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 450 Juta

e.       Kesalahan penerapan tarif uang tebusan

Contoh 7. Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp. 4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta bersih tambahan di dalam NKRI: Mobil	Rp. 300 Juta
Uang Tebusan (0,5% x Rp300 juta)	Rp. 1,5 Juta

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Oktober 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
20 Oktober 2016	Diterbitkan Surat Keterangan
6 Desember 2017	Direktur Jenderal Pajak menghitung total harta yang dimiliki lebih dari Rp. 10 miliar, sehingga seharusnya menggunakan tarif  2%.
29 Desember 2017	Diterbitkan surat klarifikasi kepada Tuan F untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan tersebut.
11 Januari 2018	Tuan F tidak melakukan Pelunasan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

Isi Surat Keterangan, Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dan penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

Surat Keterangan		Surat Pembetulan atas Surat Keterangan
Uang Tebusan (Tarif 0,5%)	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir	Uang Tebusan (Tarif 2%)	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir
Rp. 1,5 Juta	Rp. 300 Juta	Rp. 1,5 Juta	Rp. 75 Juta
		Tidak dilunasi (Dasar Pengenaan Pajak)	Rp. 225 juta
Total	Rp. 300 Juta	Total	Rp. 300 Juta

f.       Kesalahan penghitungan uang tebusan

Contoh 8. Tuan G mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Tambahan:
Tanah	Rp. 3 Miliar
Mobil	Rp. 750 Juta
Utang terkait Harta:
Tanah	Rp. 2 Miliar
Mobil	Rp. 0
Total Harta Bersih	Rp. 1,75 Juta
Uang Tebusan (Tarif 2%)	Rp. 35 Juta

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan ke KPP
9 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan
1 Desember 2016	Direktur Jenderal Pajak menemukan kesalahan penghitungan Harta Bersih dalam Surat Keterangan (Utang melebihi 50% atas Harta berupa tanah) sehingga diterbitkan surat klarifikasi untuk melakukan Pelunasan atas kekurangan Pembayaran Uang Tebusan.
20 Desember 2016	Tuan G tidak melakukan Pelunasan sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

Penghitungan Uang Tebusan seharusnya menjadi:

	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta Tambahan:
Tanah	Rp. 3 Miliar	Rp. 3 Miliar
Mobil	Rp. 750 Juta	Rp. 750 Juta
Utang terkait Harta:
Tanah	Rp. 2 Miliar	Rp. 1,5 Miliar
Mobil	Rp. 0	Rp. 0
Total Harta Bersih	Rp. 1,75 Miliar	Rp. 2,25 Miliar
Uang Tebusan (Tarif 2%)	Rp. 35 Juta	Rp. 45 Juta

Tuan G diklarifikasi untuk membayar kekurangan Uang Tebusan sebesar Rp. 10 juta (Rp. 45 juta – Rp. 35juta). Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kekurangan tersebut tidak dilunasi. Sehingga dasar pengenaan Pajak dihitung sebagai berikut:

Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan	Rp. 2,25 Miliar
Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir dalam Surat Keterangan	Rp. 1,75 Miliar
Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	Rp. 500 Juta