NPWP bagi Wanita Kawin

NPWP bagi Wanita Kawin

DASAR HUKUM

1. Pasal 2 UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pasal 8 UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Pasal 2, 3, dan 4 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
4. PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
5. PER-38/PJ/2013 (berlaku sejak 8 November 2013) tentang perubahan PER-20/PJ/2013 (berlaku sejak 30 Mei 2013) tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP
   • PER ini merubah ketentuan Pasal 6 PER-20/PJ/2013

2. SURAT EDARAN TERKAIT
   • SE-60/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013
   • SE-29/PJ./2010 tentang pengisian SPT  tahunan PPh  WP OP bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

3. SURAT DIREKTUR TERKAIT
   • S-1018/PJ.03/2014 tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan Wanita Kawin

4. WANITA KAWIN YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI
   • Wanita kawin yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri adalah wanita yang telah memenuhi persyaratan subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU nomor 36 TAHUN 2008) dan objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 TAHUN 2008) yang : (Pasal 2 ayat (2) dan (4) PP 74 TAHUN 2011)
     1. dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah dengan suami berdasarkan keputusan hakim, atau
        • Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
     2. dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau
     3. ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
   • Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP bagi wanita kawin ini adalah : (Pasal 6 ayat (2) PER-38/PJ/2013)
     1. fotokopi Kartu NPWP suami;
     2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
     3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
     • Selengkapnya tentang tata cara pendaftaran NPWP KLIK DISINI

 

5. WANITA KAWIN YANG TIDAK WAJIB MENDAFTARKAN DIRI
   • Wanita kawin yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri karena hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya adalah : (Pasal 2 ayat (3) dan (4) PP 74 TAHUN 2011)
     1. tidak hidup terpisah; atau
        • Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
     2. tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, atau
     3. wanita yang tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami
   • Dalam hal  wanita kawin ini telah memiliki NPWP sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
     • Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita ini dapat dilakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. (Pasal 7 ayat (5) PMK-73/PMK.03/2012)

 

 

6. KETENTUAN PERPAJAKAN WANITA KAWIN YANG PUNYA NPWP SENDIRI TETAPI TIDAK BERKEHENDAK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA TERPISAH DENGAN SUAMINYA
   1. Diwajibkan untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP; (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
      • Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan formulir penghapusan NPWP meliputi: (Pasal 11 ayat (4) PER-20/PJ/2013)
        1. fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan
        2. surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami
      • Selengkapnya tentang tata cara penghapusan NPWP KLIK DISINI
   2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wanita kawin tersebut menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga; (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP 74 TAHUN 2011)
   3. kosekuensi perpajakan yang timbul adalah :
      1. seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 36 TAHUN 2008)
      2. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP suami;
      3. kewajban penyampaian SPT tahunan PPh termasuk hak dan kewajiban perpajakan lainnya ada pada pihak suami;

 

7. KETENTUAN PERPAJAKAN WANITA KAWIN YANG PUNYA NPWP SENDIRI DAN BERKEHENDAK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA TERPISAH DENGAN SUAMINYA 
   1. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, dengan menggunakan contoh format Lampiran II SE-60/PJ/2013
   2. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya wanita kawin tersebut menggunakan NPWP sendiri
   3. Konsekuen perpajakan yang timbul adalah : (SE-29/PJ./2010)
      1. Untuk kepentingan pemotongan atau pemungutan PPh, wajib menunjukkan NPWP-nya sendiri;
      2. wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya.
      3. Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
      4. Penghitungan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri. (ini berlaku juga bagi wanita kawin sebagai pegawai yang mempunyai penghasilan semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21)
      5. Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita kawin ini adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak.